HAJJ HEALTH ISTITA'AH FROM THE PERSPECTIVE OF HEALTH DECENTRALIZATION

Abstract

This study aims to analyse the implementation of hajj health istiţa'ah at the district / city level. Based on Minister of Health Regulation Number 15/2016 concerning the Health istiţa'ah of hajj Pilgrims, the examination and health guidance of hajj pilgrims to meet the hajj health istiţa'ah has been mandated to the District/City hajj health organizing team. Hajj health examination and guidance at the first and second levels is not only the responsibility of individual prospective pilgrims, but also the government and the community. This study collected and analysed data using a qualitative legal approachh. The findings of this study identified both supporting and inhibiting factors affecting the implementation of hajj health istiţa'ah provisions. These factors are primarily associated with the absence of regulations at the regency/city level governing the organization of the Hajj. Most local governments have enacted regional regulations pertaining solely to Hajj transportation. In contrast, the security system for the Hajj in these areas relies solely on the technical guidelines provided by Permenkes No. 15/2016. This study highlights the critical need to enhance Hajj health istiţa'ah regulations by establishing district/city-level regulations.
 Abstrak: Studi ini bertujuan menganalisis implementasi pemenuhan istiţa’ah kesehatan haji pada level kabupaten/kota. Berdasarkan Permenkes Nomor 15/2016 Tentang istiţa’ah Kesehatan Jemaah Haji, pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji supaya memenuhi istiţa’ah kesehatan haji telah diamanatkan kepada tim penyelenggara kesehatan haji Kabupaten/Kota. Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji di level pertama dan level kedua bukan hanya menjadi tanggungjawab individu calon jemaah haji, melainkan pemerintah dan juga masyarakat. Dari data yang dihimpun dan dianalisis menggunakan pendekatan hukum kualitatif dalam studi ini dideskrispikan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi ketentuan istiţa’ah kesehatan haji. Faktor-faktor itu berhubungan dengan minimnya pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota yang memiliki peraturan penyelenggaraan haji di daerah. Mayoritas pemerintahan daerah hanya memiliki peraturan daerah tentang transportasi haji, sementara dalam sistem survielan kesejatan haji di daerah hanya mengacu kepada petunjuk teknis (Juknis) Permenkes No. 15/2016. Studi ini merekomendasikan pentingnya penguatan aturan istiţa’ah kesehatan haji yang diatur dalam regulasi daerah kabupaten/kota.
 Kata Kunci: Istiţa’ah, Kesehatan haji, Desentralisasi

Access to Document

Other files and links

• Link to publication in Scopus
• Open Access Version Available

Fingerprint